Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual

Mewujudkan Kantor UPP sebagai unit pelaksana teknis kementtrian perhubungan yang handal dan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk menunjang keterselenggaranya transportasi laut yang teratur, aman, nyaman, lancar, dan terjangkau.

• Menyediakan prasarana dan sarana Pelabuhan yang handal, optimal, dan terintegrasi
• Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan peraturan perundangan yang komperensif
• Membangun jaringan dan kerjasama strategis
• Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang terakhir dirubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2018, yaitu :

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;

2. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana Bantu navigasi pelayaran;

3. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;

4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;

5. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan perairan;

6. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;

7. Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

8. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;

9. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan

10. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.